Para pemimpin agama dari seluruh dunia, termasuk kardinal dari Myanmar dan Indonesia, mendesak tindakan segera untuk mengakiri “potensi genosida” terhadap orang-orang Uighur di wilayah Xinjiang Tiongkok.
Dalam sebuah surat yang dirilis pada 8 Agustus, para pemimpin agama mengatakan “penindasan” di Xinjiang telah menjadi “salah satu tragedi kemanusiaan paling mengerikan sejak Holokos.”
“Kami sudah melihat banyak penganiayaan dan kekejaman massal. Ini membutuhkan perhatian kita, ” bunyi surat yang ditandatangani oleh lebih dari 75 pemimpin agama global termasuk Kardinal Charles Bo dari Myanmar dan Kardinal Ignatius Suharyo dari Indonesia.
Mereka menambahkan bahwa penderitaan orang Uighur, “jika dibiarkan berlanjut dengan impunitas, akan menyisakan pertanyaan sangat serius terhadap komitmen komunitas internasional untuk membela hak asasi manusia universal bagi semua orang.”
Tiongkok dilaporkan menahan lebih dari satu juta orang, sebagian besar Uighur, di kamp-kamp interniran di Xinjiang sejak 2017 dan telah menyebabkan populasi Muslim di kawasan itu teraniaya.
Sejumlah laporan media telah mengungkap praktik kerja paksa, pengawasan, dan pembatasan ketat terhadap praktik praktik agama dan budaya pada penduduk di wilayah tersebut.
Kelompok hak asasi manusia menggambarkan tindakan Tiongkok di wilayah tersebut sebagai genosida budaya.
Surat pemimpin agama itu mendesak penyelidikan internasional terhadap kebijakan Tiongkok di Xinjiang dan meminta pertanggung jawaban pihak-pihak terkait atas “kejahatan”itu.
Surat itu mencatat laporan sterilisasi paksa perempuan Uighur dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk, sebuah tindakan yang menurut para pemimpin agama dapat berlanjut menjadi genosida.
“Tujuan jelas dari otoritas Tiongkok adalah untuk menghilangkan identitas Uighur,” kata para pemimpin agama dalam surat mereka.
“Kami mendesak orang-orang beriman dan berhati nurani di mana pun untuk bergabung dengan kami dalam doa, solidaritas, dan tindakan untuk mengakhiri kekejaman massal ini,” kata mereka.
“Kami mendesak agar keadilan ditegakkan, pennyelidikan atas kejahatan ini, meminta pertanggungjawaban mereka dan membangun jalan menuju pemulihan martabat manusia,” tambah mereka.
Surat itu juga menyatakan solidaritas dengan umat Buddha Tibet, pengikut Falun Gong, dan Kristen Tiongkok, yang mengalami tindakan keras terburuk atas kebebasan beragama atau berkeyakinan sejak Revolusi Kebudayaan.
