Paus Fransiskus saat ini dalam tahap akhir pemilihan uskup baru untuk Hong Kong, kata sebuah laporan media mengutip seorang sumber yang mengaku mengetahui proses seleksi itu.
Harian South China Morning Post (SCMP) melaporkan pada 14 November bahwa paus telah mempertimbangkan tiga nominasi untuk jabatan itu sejak tahun lalu.
Sebuah sumber mengatakan kepada SCMP bahwa Vatikan telah selesai melakukan proses konsultasi kedua dengan umat Katolik di Hong Kong pada bulan Agustus.
Takhta Suci seharusnya mengumumkan pengangkatan seorang uskup baru untuk bekas koloni Inggrisitu pada bulan Juni, tetapi tertunda karena kekhawatiran dari imam lokal dan umat Katolik.
Keuskupan Hong Kong tidak memiliki uskup permanen sejak Januari 2019, setelah Uskup Michael Yeung Ming-cheung meninggal.
Vatikan telah menunjuk Uskup John Tong Hon, pensiunan uskup Hong Kong, sebagai administrator apostolik sampai seorang uskup baru diangkat.
“Posisi ini membutuhkan seseorang dengan keberanian luar biasa dan yang bersedia menempatkan dirinya dalam posisi rentan, terbuka dan menantang pada saat ini untuk Hong Kong,” kata laporan SCMP mengutip sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Pada bulan April tahun lalu, Vatikan memulai konsultasi dengan 60 anggota Gereja lokal sebagai bagian dari proses untuk memilih uskup baru.
Konsultasi tersebut kemudian diperluas, di mana Vatikan mengirimkan pertanyaan kepada lebih banyak anggota klerus dan orang awam yang dipilih secara acak.
“Mereka ditanyakan siapa yang menurut mereka orang yang tepat untuk pekerjaan itu,” kata sumber itu kepada SCMP, dan menambahkan bahwa putaran pertama konsultasi telah selesai pada Juni tahun lalu.
Pada bulan September tahun ini, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, pensiunan uskup Hong Kong, mengajukan permohonan pribadi kepada paus untuk mempercepat pengangkatan uskup baru.
Uskup emeritus berusia 88 tahun itu terbang ke Vatikan pada malam pembaruan kesepakatan kontroversial antara Takhta Suci dan Beijing.
Dia mengatakan penunjukan uskup baru untuk Hong Kong akan memainkan peranan penting dalam hubungan Vatikan dengan Tiongkok.
“Saya berharap [paus] mengingat semua [pernyataannya] dan benar-benar memberi kami uskup yang baik dan tidak terlalu mementingkan aspek politik dari masalah tersebut,” kata kardinal dalam sebuah wawancara dengan media.
Dia mengatakan bahwa pada awal masa kepausan Paus Fransiskus, dia memberikan banyak rekomendasi seperti apa seorang uskup yang baik.
Kandidat
Beberapa nama sebelumnya muncul sebagai calon uskup untuk memimpin Gereja di Hong Kong.
Namun, sebuah laporan dari Catholic News Agency pada bulan Juni mengatakan, Vatikan telah memberikan “persetujuan akhir” untuk pengangkatan Pastor Peter Choi Wai-man, yang dipandang oleh umat di Hong Kong sebagai “terlalu simpatik” kepada pemerintah Tiongkok di Beijing.
Pastor Choi dikenal dekat dengan Kardinal Tong dan dikatakan memiliki hubungan kerja yang baik dengan pihak berwenang Tiongkok baik di daratan maupun di Hong Kong.
Pastor Choi lahir di Hong Kong pada tahun 1959 dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1986. Ia adalah vikjen keuskupan sejak Oktober 2017 dan bertanggungjawab atas pembinaan lanjutan bagi para klerus dan awam.
Ia juga kepala komisi dialog ekumenis dan antaragama untuk keuskupan itu dan menjabat sebagai dekan seminari Katolik Hong Kong.
Dalam beberapa wawancara media, Kardinal Zen mengungkapkan keprihatinannya atas kemungkinan pengangkatan Monsinyur Choi sebagai uskup Hong Kong berikutnya.
Kardinal Zen mengatakan Monsinyur Choi, jika diangkat sebagai uskup, “akan menjadi malapetaka bagi Gereja di Hong Kong.”
“Ini akan menjadi bencana selama beberapa dekade yang akan datang,” katanya, menambahkan bahwa monsinyur itu dipandang sebagai pilihan Beijing.
Kardinal Zen memperingatkan bahwa penunjukan Monsinyur Choi akan menimbulkan reaksi negatif dari umat beriman dan mungkin menciptakan perpecahan di Gereja Hong Kong.
Nama lain yang muncul sebagai kandidat terdepan untuk kursi kosong di keuskupan adalah Uskup Auksilier Joseph Ha Chi-shing yang telah muncul dalam protes dan demonstrasi pro-demokrasi.
Dalam sebuah wawancara tahun lalu saat puncak protes pro-demokrasi, Uskup Ha mendesak umat untuk berdoa dan berpuasa untuk perdamaian.
Ia mengatakan doa akan membantu mengubah daerah protes Hong Kong menjadi “saluran perdamaian Tuhan.”
“Saya sangat mengkhawatirkan keselamatan para pengunjuk rasa, terutama yang muda,” katanya.
“Kaum muda bukan hanya masa depan kita, mereka juga masa kini kita seperti kata Paus Fransiskus. Merasa sedih, tidak berdaya, dan terkadang bahkan marah bukanlah hal yang aneh. Namun, kita harus mencegah kesedihan berkembang menjadi keputusasaan, mencegah amarah berubah menjadi kebencian, ”tambahnya.
Uskup Ha berkata bahwa Katekismus Gereja Katolik dan Ajaran Sosial “mewajibkan (umat Katolik) untuk berpartisipasi dalam meningkatkan komunitas kita dan [berbicara] ketika ada ketidakadilan”.
Catholic News Agency sebelumnya melaporkan bahwa Uskup Ha adalah pilihan pertama Vatikan untuk menjadi uskup berikutnya di wilayah itu.
Laporan itu mengatakan Paus Fransiskus secara resmi menyetujui penunjukan itu namun mengubah keputusan itu sebelum diumumkan setelah melihat Uskup Ha “berada di garis depan demonstrasi besar.”
“[Kardinal Fernando] Filoni [prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-bangsa saat itu] harus membatalkan keputusan itu,” kata seorang sumber kepada Catholic News Agency.
Uskup Stephen Lee Bun-sang juga sempat menjadi salah satu kandidat untuk memimpin Keuskupan Hong Kong sebelum ia diangkat menjadi uskup di negara tetangga Makau.
Kardinal Zen sebelumnya meminta Paus Fransiskus dan Kardinal Luis Antonio Tagle, prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa, untuk mengesampingkan “kemungkinan pertimbangan politik” dalam pengangkatan uskup baru.
Kantor Kardinal Tagle seharusnya memberikan rekomendasi kepada Paus tentang pengangkatan uskup.
“Saya pikir orang-orang di Hong Kong pantas mendapatkan uskup yang baik,” kata Kardinal Zen.
Ada lebih dari 300 imam di Hong Kong, kebanyakan dari mereka adalah anggota ordo religius, melayani keuskupan lebih dari 600.000 umat Katolik.
Pada bulan Oktober, Vatikan dan Beijing memperbarui kesepakatan tentang pengangkatan uskup di Tiongkok saat Vatikan berjanji untuk mendorong pemerintah komunis untuk memberikan lebih banyak kebebasan beragama.
Kesepakatan itu memberi paus keputusan akhir atas pengangkatan uskup di Tiongkok, dan pemerintah Tiongkok mengizinkan mereka semua, termasuk mereka yang berasal dari Gereja yang didukung negara, untuk mengakui otoritas paus.
