Pria Tibet yang dihukum 21 tahun penjara karena memberikan informasi kepada media di luar negeri meninggal akibat luka yang dialami di penjara.
Lembaga hak asasi manusia global, Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa Kunchok Jinpa, 51, meninggal di sebuah rumah sakit di kota Lhasa pada 6 Februari, kurang dari tiga bulan setelah dipindahkan ke sana dari penjara tanpa sepengetahuan keluarganya. Sumber lokal mengatakan dia menderita pendarahan otak dan lumpuh.
Sejak ditahan pada tahun 2013, tidak ada berita tentang keberadaan Kunchok Jinpa. HRW mengatakan bahwa informasi baru menunjukkan bahwa pihak berwenang Tiongkok menahannya pada 8 November 2013, tanpa memberikan informasi apapun ke keluarganya tentang keberadaannya. Ia kemudian dihukum karena membocorkan rahasia negara kepada media asing tentang situasi lokal dan protes lain di wilayahnya.
“Kematian Kunchok Jinpa merupakan salah satu kasus suram kehidupan warga Tibet yang dipenjara secara salah dan meninggal karena penganiayaan,” kata Sophie Richardson, direktur HRW untuk Tiongkok.
“Otoritas Tiongkok yang bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau penganiayaan, dan kematian orang-orang dalam tahanan harus dimintai pertanggungjawaban.”
Menurut HRW, hukuman 21 tahun terhadap Kunchok Jinpa tidak terlalu besar untuk pelanggaran semacam itu, dan tidak ada informasi tentang persidangan atau hukumannya yang tersedia untuk umum di luar Tiongkok sampai sekarang.
Jinpa adalah salah satu dari ratusan warga Tibet dari Driru, sebuah kabupaten di prefektur Nagchu (sekarang kotamadya), yang dilaporkan ditahan setelah serangkaian protes damai pada Oktober 2013 menentang perintah resmi agar penduduk desa mengibarkan bendera Tiongkok di setiap rumah.
Kunchok Jinpa telah bekerja sebagai pemandu wisata selama lebih dari satu dekade sebelum ia ditangkap. Ia diyakini telah memberikan informasi melalui media sosial atau langsung ke media Tibet di luar Tiongkok tentang protes pada Mei 2013 menentang rencana penambangan di gunung suci, Naklha Dzamba, dan nama-nama mereka yang ditahan karena terlibat dalam protes tersebut.
Saat pasukan keamanan mengambil tindak keras terhadap atas protes tahun 2013 di Driru, ada laporan tentang penembakan terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, penangkapan massal, puluhan orang yang dihukum dengan tuduhan politik hingga 18 tahun, dan beberapa kematian dalam tahanan.
HRW baru-baru ini menerima informasi bahwa lebih dari 1.325 warga setempat ditahan saat itu, sekitar 670 di antaranya akhirnya dihukum dan dipenjara, meskipun hal ini tidak dapat dikonfirmasi.
Pernyataan kolektif dari pakar hak asasi manusia PBB pada Juni tahun lalu menggarisbawahi perlunya penyelidikan independen atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok.
Mereka menyatakan keprihatinan besar atas kegagalan rezim untuk menghormati hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban internasionalnya, dan merekomendasikan pembentukan mekanisme PBB yang independen dan tidak memihak untuk memantau dan melaporkan pelanggaran “atas situasi yang mendesak” di Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet.
