Sejumlah kelompok Katolik yang berpengaruh dari seluruh dunia bersama-sama menyerukan agar pemerintahan militer di Myanmar saat ini segera diakhiri dan mendesak komunitas global untuk “mengambil tindakan diplomatik yang tegas” untuk memulihkan demokrasi di negara itu.
Dalam pernyataan bersama, SIGNIS, Pax Christi International, dan Focolare Movement menyerukan diakhirinya “kampanye disinformasi” oleh militer yang bertujuan untuk memastikan dan membenarkan kekuasaan mereka.
“Kami menolak kampanye disinformasi oleh militer Myanmar yang membenarkan tindakan mereka,” bunyi pernyataan bersama mereka yang dikeluarkan pada 16 Maret.
Mereka juga menyerukan “perlindungan bagi jurnalis yang ditangkap dan mendapat perlakuan buruk karena menyebarkan berita dan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan ke seluruh dunia.”
Militer mengambil paksa kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari setelah melancarkan tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum bulan November lalu.
Kelompok-kelompok Katolik itu mengutuk kudeta tersebut dan menyatakan dukungan terhadap seruan yang sebelumnya disampaikan oleh para pemimpin gereja, termasuk Paus Fransiskus dan Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon, untuk mengadakan “dialog yang bermakna”.
Mereka meminta negara-negara, terutama di kawasan Asia-Pasifik, untuk menekan militer Myanmar agar mundur dan tidak “mengeksploitasi situasi (di Myanmar) untuk kepentingan geopolitik mereka sendiri.”
“Kami menyesalkan otoriterisme ekstrem yang dianggap perlu untuk menginjak-injak konstitusi negara,” kata kelompok-kelompok itu.
Mereka mendesak anggotanya di seluruh dunia untuk “menjadi suara bagi rakyat Burma” dan melaporkan kepada media tentang situasi di Myanmar.
SIGNIS merupakan organisasi komunikator Katolik global yang memiliki ribuan afiliasi di banyak negara.
Dalam protes yang telah berlangsung selama sebulan lebih itu pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 193 orang.
Kelompok Katolik internasional itu mencatat semangat “warga pemberani” di Myanmar yang kembali ke jalan setiap hari untuk memprotes secara damai, bahkan ketika tentara memukuli dan menembak mereka.”
Mereka bergabung dengan seruan yang semakin kuat untuk pembebasan penasihat negara Aung San Suu Kyi dan pejabat serta pemimpin lainnya yang ditahan, serta diakhirinya kekerasan dan penahanan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa.
Mereka juga menyerukan “keadilan dan akuntabilitas atas kekejaman yang dilakukan oleh tentara terhadap orang-orang Rohingya dan etnis minoritas lainnya.”
Pemakaman korban yang tewas
Pada 16 Maret, keluarga dari puluhan orang yang terbunuh dalam demonstrasi anti pemerintahan militer menghadiri pemakaman mereka saat semakin banyak pengunjuk rasa melawan pasukan keamanan dan setidaknya satu orang ditembak mati.
Sementara itu badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa krisis politik dan ekonomi selama kudeta 1 Februari dapat memaksa orang miskin menjadi kelaparan karena harga makanan dan bahan bakar naik.
Sekurangnya 20 orang ditembak mati oleh pasukan keamanan pada 15 Maret, sedangkan sehari sebelumnya 74 orang terbunuh, termasuk rakyat di pinggiran kota Yangon tempat pabrik-pabrik yang didanai Tiongkok hangus dibakar.
Pada 16 Maret, sebuah krematorium di Yangon melaporkan 31 pemakaman, kata seorang pelayat.
Beberapa keluarga mengatakan kepada media bahwa pasukan keamanan bahkan menyita mayat para korban, tetapi mereka tetap akan mengadakan pemakaman.
Saat protes kecil di kota Dawei di bagian selatan pada 16 Maret, warga mengangkat foto Suu Kyi dan menyerukan diakhirinya penindasan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat terpukul dengan kekerasan yang meningkat dan meminta komunitas internasional untuk membantu mengakhiri penindasan di Myanmar.
Tambahan dari Reuters
