Para imam dan biarawati yang tergabung dalam Asosiasi Para Pemimpin Tarekat Religius di Filipina memimpin pawai di ibu kota Manila pada 5 November untuk mengecam “serangan” terhadap para pengkritik pemerintah.
Aksi menyalakan lilin di pinggiran Quezon City itu disusul perayaan Ekaristi Kudus dengan intensi khusus bagi “korban ketidakadilan sosial.”
Pemimpin religius mengatakan demonstrasi itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan “perjuangan melawan tirani dan penindasan.”
Pastor Franciskan Angel Cortez, juru bicara asosiasi itu, mengatakan pemerintah terlihat “sangat putus asa dalam upayanya untuk membungkam para pengkritiknya.”
Dia mengatakan orang-orang harus bersatu dan berbicara meskipun ada intimidasi dan pelecehan “karena kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan menguasai tanah kita.”
Pihak berwenang sebelumnya telah mengajukan tuduhan penghasutan, pencemaran nama baik, dan menghalangi keadilan terhadap beberapa pemimpin oposisi, termasuk tiga imam dan empat uskup Katolik yang dituduh berkomplot untuk melemahkan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
Pastor Cortez mengatakan Misa solidaritas juga ditawarkan bagi para korban “perang” anti-narkotika pemerintah yang menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia telah merenggut nyawa sekitar 30.000 orang dalam tiga tahun terakhir.
“Kita tidak boleh melupakan alasan mengapa Gereja dan orang-orang gereja dianiaya sekarang,” katanya. “Hal itu kami untuk membela korban ketidakadilan,” tambah imam itu.
“Aktivis dan umat gereja memiliki satu kesamaan. Kami melayani yang miskin, yang tertindas, dan kami memperkuat suara dari yang paling dikucilkan,” katanya.
“Pemerintah tidak menginginkan itu,” kata Pastor Cortez.
Dia meminta semua gereja Kristen di negara itu untuk bekerja bersama untuk mempertahankan kesucian hidup dan membela para pembela iman.
“Kita harus memperkuat hubungan ekumenis dan dialog dengan denominasi Kristen lainnya, terutama di masa-masa kelam ini,” katanya.
Dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 November, para pejabat militer menyampaikan daftar 18 kelompok yang dianggap sebagai “front komunis” termasuk Dewan Gereja-Gereja Nasional di Filipina.
Dalam sebuah pernyataan, organisasi Protestan itu menggambarkan tuduhan itu sebagai “penandaan jahat dan ceroboh” dan sebuah ‘serangan terhadap kepercayaan dan tradisi Kristen.”
“Kami akan tetap teguh dalam kesaksian kenabian dan pelayanan kami kepada masyarakat bahkan di tengah menyempitnya ruang demokrasi dan meningkatnya kekebalan hukum,” bunyi pernyataan kelompok itu.
Suster Evelyn Jose dari Suster-suster Abdi Roh Kudus mengatakan negara itu sudah berada di bawah undang-undang darurat yang tidak diumumkan dan menurutnya lebih buruk daripada deklarasi darurat militer tahun 1970-an.
“Tingkat impunitas dan kekerasan mengerikan,” kata biarawati itu.
Asosiasi para pemimpin tarekat religius mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan “Misa solidaritas” berikutnya pada 10 Desember untuk menandai peringatan Hari HAM Internasional.
