Pemerintah India perlu mengambil tindakan tegas terhadap diskriminasi yang dilakukan kepada siswa dan staf pengajar yang tergabung dalam kelompok sosial marginal di lembaga pendidikan yang penting bagi bangsa.
Menurut ketentuan dalam Konstitusi India, semua lembaga pemerintah diberi mandat untuk menyediakan 15 persen untuk ‘kasta terjadwal’ (scheduled caste/SC) seperti kaum Dalit, 7,5 persen untuk ‘suku terjadwal’ (scheduled tribes), dan 27 persen untuk mereka yang disebut ‘kelas terbelakang’ (OBC). Mereka secara tradisional berada di tingkat paling bawah masyarakat negara itu.
Kasta-kasta yang terjadwal dan suku-suku yang terjadwalkan masing-masing terdiri sekitar 16,6 persen dan 8,6 persen dari populasi India yang berjumlah 1,3 miliar, menurut sensus 2011. Untuk kelas terbelakang, tidak ada data konsolidasi yang tersedia.
Sayangnya, ketentuan kebijakan ini tidak diterapkan dalam penerimaan mahasiswa dan mempekerjakan profesor dari tiga kelompok sosial yang lebih rendah ini di semua lembaga publik otonom pendidikan tinggi seperti Institut Manajemen India (IIM) dan Institut Teknologi India (IIT), yang cenderung melayani elit dan mendiskriminasi orang lain.
Kasta dan suku terjadwal secara resmi ditunjuk sebagai kelompok orang-orang yang secara historis kurang beruntung, sementara suku terbelakang adalah istilah kolektif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengklasifikasikan kasta-kasta yang kurang beruntung secara pendidikan atau sosial.
SC, ST dan OBC berada di luar sistem kasta empat tingkat di India, yang didasarkan pada agama Hindu.
Negara ini memiliki 20 IIM dan 23 IIT. Ini adalah lembaga publik otonom pendidikan tinggi dan dikenal sebagai lembaga kepentingan nasional.
Menurut data terbaru, tidak ada fakultas SC dan ST di 12 dari 20 IIM. Ke-12 IIM mencakup dua IIM teratas – Ahmedabad dan Kolkata. 8 IIM lainnya hanya memiliki 11 anggota fakultas SC / ST.
Sesuai data yang tersedia hingga Januari tahun ini, SC / ST terhitung kurang dari 3 persen dari semua anggota fakultas di IIT.
Aktivis hak asasi manusia dan pemimpin gereja telah menyesalkan diskriminasi terhadap siswa dan fakultas dari kelompok-kelompok ini.
Skenario ini telah memperhitungkan sistem kasta kuno yang berlaku di semua tingkatan masyarakat India termasuk lembaga pendidikan.
IIT dan IIM, yang menjadi permata sistem pendidikan India, tidak saja klub kasta atas tetapi juga menjadi ruang kasta yang menindas bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori umum, yang berasal dari tiga kategori, kata Suraj Yengde, aktivis hak asasi manusia dan seorang akademisi.
Institut Manajemen India dan Institut Teknologi India belum menerapkan reservasi secara keseluruhan dan tidak mengindahkannya dengan mengutip instruksi lama oleh Departemen Personalia dan Pelatihan (DoPT) yang mengecualikan posisi ilmiah dan teknis dari kebijakan reservasi (pengalokasian).
DoPT, badan pemerintah pusat untuk hal-hal yang berkaitan dengan reservasi, pada tahun 1975 memerintahkan untuk membebaskan pos-pos ilmiah dan teknis dari kebijakan reservasi.
Siddharth Joshi, alumni dan peneliti doktoral IIM Bangalore yang telah ikut menulis makalah dengan Profesor IIMB Deepak Malghan tentang bias kasta di IIMs, mengatakan: “Pada tahun 1975, pengecualian diberikan kepada IIM Ahmedabad oleh DoPT sejauh reservasi pada posisi fakultas menjadi perhatian, sementara IIM Ahmedabad secara tegas mencari pembebasan ini, IIM lain hanya berasumsi bahwa mereka juga mendapatkan pembebasan dan tidak menerapkan reservasi di posisi fakultas mereka.”
Lembaga-lembaga itu sering berpendapat bahwa perwakilan SC / ST di fakultas mereka adalah karena kurangnya kelompok pelamar yang cukup berkualitas.
“Apa yang kami temukan, seperti yang kami catat di makalah kami, adalah bahwa pada saat itu (2017), sepertiga fakultas dari semua IIM diambil dari program doktor mereka. Ini berarti sepertiga dari anggota fakultas dilatih oleh IIM sendiri, ”kata Joshi.
Tetapi Institut Manajemen India di Ahmedabad menolak untuk mengikuti reservasi dalam program doktoralnya. Ketika berbicara tentang IIT, argumen tentang ketidaklayakan sama.
Membawa analogi sistem kuota dalam kriket dan olahraga lainnya di India, Profesor IIT Delhi M Balakrishnan dalam sebuah makalah tentang pengalokasian bagi OBC berpendapat: “Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa peringkat kualitas insinyur sarjana yang dihasilkan akan menempatkan IIT di 20 besar dunia jika tidak masuk 10 besar. Dan pencapaian ini yang akan sulit dipertahankan dengan kebijakan reservasi yang diusulkan.”
IITs sebagian besar telah menyediakan reservasi untuk Dalit, suku dan OBC dalam perekrutan tenaga pengajar, tetapi hanya di entry-level – asisten profesor. Pemerintah telah mengarahkan IIT untuk menerapkan kuota di pos pengajar senior juga.
Pada 21 November, pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi mengirim arahan ke semua IIT dan IIMS melalui Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, meminta IIT untuk menerapkan kuota di pos-pos dosen senior pada teknologi inti. Pemberitahuan serupa juga dikeluarkan untuk IIM, yang dikatakan kementerian, “menggantikan semua perintah-perintah sebelumnya.”
Lembaga manajemen telah diarahkan untuk mematuhi Undang-Undang Lembaga Pendidikan Pusat (Reservasi dalam Kader Guru) yang disahkan pada Maret 2019.
Undang-undang ini menyediakan reservasi untuk SC / ST, OBC dan kandidat bagian yang secara ekonomi lebih lemah dalam perekrutan langsung pengajar dengan mengelompokkan jabatan kosong dari peringkat yang sama di semua departemen dalam suatu institusi. IIM telah diminta untuk membuat daftar dan melanjutkan dengan perekrutan.
Dikatakan bahwa IIM tidak inklusif. Hanya dua SC, tidak ada kandidat ST dan 13 OBC di antara 512 pengajar. Dalam hal rincian angka-angka, di IIM Ahmadabad terdapat delapan siswa yang termasuk dalam kategori yang disebutkan dari 83 total siswa, IIM Calcutta sembilan dari total 84 siswa, IIM Lucknow 7 dari 67 dan IIM Bangalore tidak tidak ada dari 134 siswa.
Mengomentari anomali dalam IIT dan IIM, Pastor Irudaya Jothi SJ, mengatakan: “Saya sangat mengerti bagaimana Dalit dan Adivasis ditolak secara sistematis dalam IIM dan IITs. Ada stereotip bahwa mereka tidak memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk institusi semacam itu. ”
Sebagian besar dari orang yang disebut ‘kasta tinggi’ menderita penyakit buruk sangka yang mendalam terhadap SC, ST, dan OBC. Mereka sudah disaring sejak penerimaan untuk mahasiswa tingkat sarjana di lembaga-lembaga terhormat ini dan jika seandainya mereka mengikisnya, semua dihina berdasarkan penyakit prasangka mereka, kata Jothi, mantan direktur Forum Aksi Sosial Udayani (kebangkitan) yang dikelola Jesuit, Calcutta .
“Tentu saja ada promosi negatif yang agresif tentang Dalit dan Adivasi yang mengakibatkan situasi pelanggaran terang-terangan yang ada,” katanya.
Orang-orang kasta yang lebih tinggi menentang akses ke pendidikan tinggi oleh ST, SC dan OBC. Mereka tahu peran kunci yang dimainkan perguruan tinggi dan universitas dalam masyarakat dan betapa pentingnya bagi semua orang, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, untuk memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi ini.
Pendidikan memperluas pola pikir, dan pikiran itu kemudian dapat memperluas ruang lingkup dunia pada umumnya. Dari tingkat mikro ke tingkat makro, dengan pendidikanlah orang melihat perubahan besar.
Sekali lagi orang-orang kasta yang lebih tinggi tidak ingin orang-orang dari golongan lemah mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan berkomitmen untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik – bersama-sama, sehingga kelompok-kelompok yang lebih lemah tidak melanjutkan studi, terutama yang sebelumnya tidak diberikan kesempatan.
“Pemerintah harus bekerja untuk membawa keragaman dalam IIM dan IIT. Partisipasi ST, SC, minoritas, dan perempuan di lembaga pendidikan utama menjadi tulang punggung bagi India yang lebih baik dan bersemangat, ”kata Lenin Raghuvanshi, seorang aktivis hak asasi manusia.
John Dayal, seorang pemimpin awam Katolik, mengatakan banyak dari ST, SC dan OBC yang hilang dari IIT dan IIM adalah minoritas agama termasuk Kristen dan Muslim.
Terdapat 966 juta umat Hindu yang mencapai sekitar 80 persen dari 1,3 miliar orang India sementara 172 juta Muslim atau 14 persen. Ada 28 juta orang Kristen. Agama-agama lain termasuk Baha’i, Budha, Sikhisme, Jainisme, dan keyakinan Parsee.
“Secara hukum, di lembaga elit yang dikelola pemerintah seperti IIT dan IIM, harus ada reservasi untuk SC dan ST. Alasan dari tidak adanya orang-orang ini atau keterwakilan mereka ada di mana-mana,”kata Dayal.
Aksi bunuh diri seorang dokter wanita OBC baru-baru ini di Chennai, India selatan dan oleh beberapa orang lain menunjukkan tekanan dan keterasingan yang mereka alami oleh senior mereka atau teman sebaya yang berpikir mereka berasal dari kasta superior dan orang-orang ini tidak punya hak untuk berbagi dengan mereka . Bahkan dalam pengaturan makan sendiri menunjukkan diskriminasi dan isolasi kasta akut.
“Tapi proses pemeriksaan tidak bisa dibiarkan lolos dari pengawasan. Tes harus berat, tidak ada yang mempertanyakan ini. Tetapi jika untuk lulus ujian ini harus pergi ke pusat-pusat pelatihan yang harganya jutaan, maka ada ketidakadilan bawaan, ”kata Dayal, juru bicara Persatuan Umat Katolik India yang berusia seabad.
Raj Kumar adalah nama pena untuk seorang jurnalis yang fokus pada hak asasi manusia dan masalah-masalah yang berkaitan dengan Gereja Katolik di India. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial LICAS News.
