Home LiCAS.news Bahasa Indonesia News (Bahasa) Kelompok HAM desak Cina tangani virus corona secara manusiawi

Kelompok HAM desak Cina tangani virus corona secara manusiawi

Human Rights Watch (HRW) meminta pemerintah Cina untuk memastikan bahwa hak-hak warganya dilindungi saat menangani epidemi virus corona.

“Wabah virus corona membutuhkan respons cepat dan komprehensif namun harus menghormati hak asasi manusia,” kata Yaqiu Wang, peneliti Cina untuk kelompok yang berbasis di New York itu.

Wang mengatakan bahwa Beijing harus berhenti melakukan penggeledahan yang “hanya akan memicu ketidakpercayaan publik, dan sebaliknya mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan pelaporan media tentang krisis kesehatan masyarakat ini.”

HRW juga meminta Cina untuk mengizinkan kebebasan bergerak dan mengatasi diskriminasi terhadap warga Hubei di provinsi lain.




Pasien pertama dengan gejala virus corona  diidentifikasi di Wuhan, ibukota provinsi Hubei Cina Tengah, pada 1 Desember 2019. Kematian pertama didaftarkan pada 11 Januari.

Sejak itu, virus mirip flu itu telah dinyatakan sebagai keadaan darurat global dan menyebar ke lebih dari puluhan negara dan wilayah lain, dengan kematian pertama di luar Tiongkok yang dilaporkan pada 2 Februari, yaitu dari seorang pria China berusia 44 tahun yang meninggal di Filipina setelah melakukan perjalanan dari Wuhan.

Jumlah kematian di Cina naik menjadi 361 pada 2 Februari, naik 57 dari hari sebelumnya, kata Komisi Kesehatan Nasional. Jumlah terinfeksi baru yang dikonfirmasi di Cina naik 2.829, sehingga total menjadi 17.205.

A man wears a face mask in a deserted shopping street in Jiujiang, Jiangxi province, China, as the country is hit by an outbreak of new coronavirus on Feb. 2. (Photo by Thomas Peter/Reuters)
- Newsletter -

‘Penyebaran rumor’

Pada 22 Januari, polisi di Wuhan menanyai delapan orang karena memposting sesuatu yang disebut pihak berwenang “rumor” tentang wabah virus corona. Pernyataan polisi mengatakan “beberapa pengguna internet telah membuat dan meneruskan berita palsu”, dan menambahkan mereka yang telah terlibat dalam “kegiatan ilegal” itu telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh polisi.

Salah satu dari orang-orang yang dipanggil oleh polisi untuk “penyebaran rumor” adalah Wenliang Li, seorang dokter mata di rumah sakit pusat Wuhan.

Li -yang mengatakan dia telah terpapar virus corona pada 1 Februari- dihukum karena berusaha menarik perhatian pada krisis kesehatan masyarakat yang berkembang di bulan Desember.

“Semuanya sudah beres sekarang. Akhirnya dikonfirmasikan,” lapor surat kabar The Guardian Inggris mengutip Li sebagaimana dia menulis pada situs microblogging Weibo. “Saya telah melihat banyak dukungan dan dorongan untuk saya online, yang benar-benar membantu keadaan emosi saya. Terima kasih semuanya.”

Namun, seperti dicatat oleh HRW, dalam beberapa minggu terakhir, polisi di seluruh China telah menahan puluhan orang karena unggahan di dunia maya mereka terkait dengan virus.




Pihak berwenang juga telah bergerak untuk menyensor artikel dan unggahan media sosial tentang epidemi tersebut, “termasuk yang diunggah oleh keluarga orang yang terinfeksi yang mencari bantuan, oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota tertutup yang mendokumentasikan kehidupan sehari-hari mereka, dan oleh netizen yang kritis terhadap penanganan krisis oleh pemerintah,” HRW melaporkan.

Dikurung dan diskriminasi

Untuk menghentikan penyebaran virus corona, moda transportasi keluar dari Wuhan — kereta, pesawat dan mobil – telah dihentikan.

Transportasi umum juga telah dihentikan, sementara kendaraan pribadi tidak lagi diizinkan jalan. Dengan pembatasan perjalanan diperluas ke kota-kota tetangga, diperkirakan 56 juta orang hidup dalam kurungan virtual.

Anggota komite lingkungan harus mendata warga setempat dan bertanya tentang sejarah perjalanannya di Jiujiang, provinsi Jiangxi, Cina, saat negara tersebut dilanda wabah virus corona baru, pada 2 Februari. (Foto oleh Thomas Peter / Reuters)

Mengenai upaya karantina, HRW mengatakan Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik “mensyaratkan bahwa pembatasan hak asasi manusia atas nama kesehatan masyarakat atau keadaan darurat publik memenuhi persyaratan legalitas, kebutuhan berbasis bukti, dan proporsionalitas.”

Kelompok itu menambahkan bahwa pemerintah Cina memiliki kewajiban “mutlak” “untuk memastikan akses untuk mendaptkan makanan, air, dan perawatan kesehatan.”

HRW lebih lanjut menyerukan pihak berwenang Cina di luar Provinsi Hubei untuk memastikan bahwa diskriminasi dan pelecehan terhadap mereka yang berasal dari Hubei dihentikan, dan memastikan akses yang sama atas tempat tinggal dan perawatan medis dipertahankan.

“Melanggar hak puluhan juta orang dalam upaya mengatasi wabah virus corona akan menjadi kontraproduktif,” kata Wang. “Transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil akan menjadi pendekatan yang jauh lebih baik.”

Tambahan dari Reuters

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest