Human Rights Watch (HRW) telah meminta pihak berwenang di Myanmar untuk mengambil “langkah-langkah mendesak” untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona di antara pengungsi di negara itu.
“Bertahun-tahun konflik, penelantaran, dan kekerasan oleh pemerintah dan militer Myanmar telah membuat ratusan ribu orang terlantar berada di jalur bencana kesehatan masyarakat,” kata direktur HRW Asia, Brad Adams.
“Pihak berwenang perlu memastikan kelompok-kelompok ini memiliki akses ke informasi, bantuan kemanusiaan, dan layanan kesehatan, termasuk pengujian dan isolasi yang cepat bagi mereka yang menunjukkan gejala.”
HRW memperkirakan 350.000 orang tidak memiliki tempat tinggal akibat konflik dan kekerasan di seluruh Myanmar, dengan tingkat kepadatan berlebihan, pemblokiran internet seluler, penghalangan pada bantuan kemanusiaan, meningkatkan risiko virus corona pada komunitas rentan di negara bagian Rakhine, Kachin, Shan, Chin, dan Karen.
Kelompok itu mencatat bahwa kepadatan yang berlebihan di kamp-kamp pengungsian tidak terhindarkan, membuat jarak fisik – yang diperlukan untuk menghentikan penularan virus dari manusia ke manusia – hampir mustahil.
HRW juga mengatakan bahwa sistem kesehatan publik Myanmar sangat tidak siap untuk menangani pandemi ini, di mana terjadi kelangkaan alat pengujian virus corona dan hanya 6,1 dokter per 10.000 orang, di bawah minimum yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia.
Jumlah petugas kesehatan per jumlah penduduk turun drastis di daerah pedesaan dan daerah yang terkena dampak konflik, di mana satu kota Negara Bagian Rakhine hanya memiliki satu dokter untuk 83.000 orang.
“Kondisi kesehatan sudah menjadi malapetaka bagi para pengungsi di kamp-kamp Rakhine, Kachin, dan utara Shan, dan sekarang COVID-19 mengancam akan memusnahkan komunitas-komunitas rentan ini,” kata Adams.
“Para donor siap membantu, tetapi itu tidak bisa terjadi kecuali pemerintah Myanmar mengakhiri pembatasan pada pergerakan orang dan mengizinkan kelompok-kelompok bantuan untuk memberikan tanggapan yang cepat dan substantif terhadap virus itu,” katanya.
HRW menekankan bahwa berdasarkan hukum internasional negara itu diwajibkan untuk memastikan akses yang sama ke perawatan kesehatan tanpa memandang ras, agama, suku, usia, status kewarganegaraan, atau jenis kelamin.
“Pemerintah harus memastikan tanggapan terhadap COVID-19 mencakup upaya pencegahan dan perawatan bagi warga yang tidak tersingkirkan dari tempat mereka, termasuk mengadakan ruang tambahan dan sumber daya untuk mengurai kepadatan penduduk dan meningkatkan air, sanitasi, dan layanan kesehatan, sesuai dengan pedoman internasional terkait menanggapi virus corona di lingkungan pengungsian,” kata HRW.
“Kementerian kesehatan harus berkonsultasi dengan para ahli dan lembaga kemanusiaan dan mengumumkan rencananya untuk mengurangi risiko infeksi dan melindungi orang-orang yang tersingkirkan dari rumah mereka dan staf yang bekerja di dalam kamp.”
Setiap tindakan karantina atau isolasi harus benar-benar diperlukan, proporsional, dan dibatasi dalam ruang lingkup dan waktunya.”
Myanmar melaporkan kematian pertamanya akibat virus korona pada 31 Maret, dan sejauh ini telah secara resmi mendaftarkan 14 kasus penyakit ini.
Pada 29 Maret, Kementerian Kesehatan dan Olahraga negara itu memperingatkan risiko “wabah besar” bagi negara itu setelah puluhan ribu pekerja migran pulang ke rumah sebelum perbatasan dengan Thailand ditutup.
Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 23.000 orang kembali ke Myanmar dari Thailand melalui Myawaddy – kota perbatasan di Negara Bagian Karen – mulai 19 hingga 28 Maret, menurut laporan Irrawaddy.
Sejak saat itu mereka yang kembali terebar ke seluruh negeri, dan mempertinggi risiko wabah.
