Seorang biarawati asal Australia yang pada tahun 2018 memantik kemarahan Presiden Rodrigo Duterte karena turut serta dalam demonstrasi mengkritisi pemimpin Filipina itu karena diduga menggunakan pandemi untuk meningkatkan peran militer.
Suster Patricia Fox dari Kongregasi Suster Puteri Sion menilai bahwa hak-hak asasi manusia benar-benar ditolak oleh mereka yang menerapkan penguncian karena pandemi di Filipina.
Biarawati itu mengatakan bahwa bukannya menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin, Duterte malah memberikan izin kepada pihak berwenang untuk “menembak mati” mereka yang akan melanggar tindakan karantina yang ketat.
Dalam sebuah pernyataan pada 29 April, suster itu mengatakan bahwa pernyataan presiden terhadap orang-orang “yang lapar atau tidak tahan panas di gubuk-gubuk mereka yang penuh sesak” telah menyebabkan penangkapan.
Sister Fox saat ini bekerja sebagai koordinator Koalisi Internasional Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Australia. Dia mengutip penembakan terhadap seorang tentara oleh seorang polisi meskipun ada permintaan dari para saksi mata bahwa korban “tidak waras.”
Biarawati Katolik berusia 73 tahun itu mengatakan, pemerintah Filipina sedang “melakukan militerisasi negara bukannya melakukan perang habis-habisan melawan virus melalui peningkatan fasilitas kesehatan.”
Pada tanggal 27 April, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kekhawatiran atas “tanggapan militer tingkat tinggi” atas pandemi.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan kekuatan darurat “seharusnya tidak menjadi senjata yang dapat digunakan pemerintah untuk meredam perbedaan pendapat, mengendalikan populasi, dan bahkan melanggengkan waktu mereka dalam kekuasaan.”
“Menembak, menahan, atau melakukan kekerasan terhadap seseorang karena melanggar jam malam saat mereka mencari makanan karena kelaparan, jelas merupakan respons yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum,” katanya.
“Dalam beberapa kasus, orang malah sekarat karena penerapan tindakan yang tidak tepat yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan mereka,” tambah Bachelet.
Pejabat PBB itu mengatakan bahwa penahanan yang tidak masuk akal atau sewenang-wenang atas pelanggaran jam malam adalah “praktik yang tidak perlu dan tidak aman.”
“Penjara dan tahanan, seperti yang kita semua tahu, adalah lingkungan berisiko tinggi untuk penyebaran virus,” tambahnya.
Kepolisian Nasional Filipina telah melaporkan bahwa setidaknya 140.000 orang telah diperingatkan, didenda, atau ditangkap karena diduga melanggar protokol karantina sejak Maret.
Sister Fox meminta pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan militer ke Filipina, “terutama karena negara itu semakin dekat untuk menyatakan darurat militer.”
Suster isionaris itu tinggal di Filipina selama 27 tahun dan bekerja dengan orang miskin sebelum pihak berwenang Filipina mendeportasinya pada November 2018 karena dugaan keterlibatannya dalam “kegiatan politik ilegal.”
