Pemerintah komunis Tiongkok dilaporkan berusaha mengendalikan angka kelahiran di antara orang Uyghur dan kelompok etnis lain sebagai bagian dari upaya untuk mengekang populasi Muslim minoritas.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Jamestown Foundation mencatat apa yang disebutnya sebagai “aspek lain yang terganggu oleh kebijakan negara,” yang menekanan tingkat kelahiran di antara komunitas etnis Uyghur.
Laporan itu mengatakan langkah itu termasuk penerapan secara massal kontrol kelahiran wajib dan sterilisasi yang diarahkan oleh otoritas Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.
Dikatakan bahwa upaya ini bertujuan untuk mengurangi populasi Uyghur di Xinjiang sehingga seimbang dengan jumlah etnis Han Cina, dan … untuk mendorong asimilasi Uyghur yang lebih cepat.”
Berdasarkan penelitian atas sumber-sumber asli berbahasa Mandarin, Dr. Adrian Zenz, salah satu cendekiawan terkemuka dunia di Tiongkok, mencatat bahwa Xinjiang “terlibat dalam pelanggaran HAM berat yang memenuhi kriteria genosida.”
Investigasi terpisah oleh Associated Press mengungkapkan bahwa praktik pengendalian kelahiran paksa “jauh lebih luas dan sistematis daripada yang diketahui sebelumnya.”
AP melaporkan bahwa kampanye selama empat tahun terakhir di wilayah barat jauh Xinjiang mengarah pada apa yang disebut oleh beberapa ahli sebagai “genosida demografis.”
Dikatakan bahwa negara secara teratur membuat perempuan minoritas menjalani pemeriksaan kehamilan, dan memaksa alat kontrasepsi, sterilisasi, dan bahkan aborsi ratusan ribu janin.
“Ini genosida, titik. Ini bukan tipe pembunuhan masal yang langsung atau mengejutkan, tetapi genosida yang perlahan, menyakitkan, dan menakutkan,” kata Joanne Smith Finley, yang bekerja di Universitas Newcastle di U.K kepada AP. “Ini adalah cara langsung untuk mengurangi populasi Uyghur secara genetik.”
Investigasi AP mengatakan langkah-langkah pengendalian populasi didukung oleh penahanan massal baik sebagai ancaman maupun sebagai hukuman karena tidak mematuhi.
Dikatakan bahwa hasil dari kampanye pengendalian kelahiran “adalah iklim teror seputar memiliki anak.”
Tingkat kelahiran di sebagian besar wilayah Uyghur di Hotan dan Kashgar anjlok lebih dari 60 persen dari 2015 hingga 2018 yang merupakan tahun terakhir muncul dalam statistik pemerintah.
Di seluruh wilayah Xinjiang, angka kelahiran terus turun, dan tahun lalu saja anjlok hampir 24 persen – dibandingkan dengan hanya 4,2 persen di seluruh negera, menurut statistik.
Penelitian Zenz mencatat bahwa jutaan dolar yang dikeluarkan pemerintah untuk pengendalian kelahiran telah mengubah Xinjiang dari salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Tiongkok menjadi yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun.
“Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya … ada kekejaman di dalamnya,” kata Zenz. “Ini adalah bagian dari kampanye pengendalian yang lebih luas untuk mengontrol populasi Uyghur,” tambahnya.
Sekretaris Negara A.S. Mike Pompeo berbicara tentang temuan yang ada dalam laporan itu.
“Amerika Serikat mengutuk penggunaan kontrol populasi paksa terhadap Uyghur dan wanita minoritas lainnya dan menyerukan kepada PKC untuk menghentikan kampanye penindasannya. Sejarah akan menilai bagaimana kita bertindak hari ini, ”kata Pompeo dalam akun Tweeter.
Dalam sebuah pernyataan, menteri luar negeri Tiongkok mengatakan kabar itu dibuat-buat dan palsu.
“Semua orang, terlepas dari apakah mereka minoritas etnis atau Cina Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum,” kata juru bicara kementerian Zhao Lijian minggu ini.
Pejabat Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa langkah-langkah baru itu semata-mata dimaksudkan demi keadilan, yang memungkinkan anak-anak Cina Han dan etnis minoritas memiliki jumlah anak yang sama.
Dulu Tiongkok memiliki salah satu sistem hak minoritas paling luas di dunia. Sejak 2014, di bawah Presiden Xi Jinping, manfaatnya dicabut.
Sejak tahun 2017, pemerintah Tiongkok diperkirakan telah mengumpulkan antara 1-3 juta orang Uyghur dan Muslim Turki lainnya, menahan mereka dalam kamp-kamp di seluruh wilayah dalam upaya untuk membentuk kembali pandangan keagamaan dan politik mereka.
