Sebuah laporan hak asasi manusia yang dirilis minggu ini memperingatkan komunitas internasional atas dugaan informasi palsu yang disebarkan pemerintah Tiongkok tentang warga Uyghur dan warga Turki lainnya.
“Politisi dan media internasional tidak boleh terperangkap dalam disinformasi dan propaganda kejam dan sinis yang dilancarkan Partai Komunis Tiongkok [PKT]” kata Omer Kanat dari Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur (UHRP).
Pekan ini organisasi itu merilis sebuah laporan tentang upaya pemerintah Tiongkok yang diduga untuk “menciptakan dan mempromosikan tanggapan naratif” untuk menanggapi kritikan dunia internasional terhadap laporan adanya penahanan sewenang-wenang dalam skala besar terhadap warga Uyghur dan Turki lainnya.
Laporan yang berjudul Muslim Paling Bahagia di Dunia: Disinformasi, Propaganda, dan Krisis Uyghur itu melacak evolusi narasi pemerintah Tiongkok dari kerahasiaan dan penolakan hingga penghilangan dan pembenaran.
“PKT tanpa henti berupaya untuk menutupi dan membenarkan kejahatan hak asasi manusia terhadap Uyghur,” kata Kanat, direktur eksekutif UHRP.
Uyghur adalah Muslim berbahasa Turki dari wilayah Asia Tengah, yang sebagian besar tinggal di wilayah Xinjiang, di wilayah barat laut negara itu.
Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menerapkan pendekatan garis keras terhadap minoritas Muslim yang tinggal di Xinjiang, terutama kaum Uyghur.
Laporan-laporan hak asasi manusia mengatakan minoritas Muslim itu ditangkap dan dipenjara secara sewenang-wenang.
Diperkirakan sekitar satu juta orang Uyghur telah ditahan dalam penjara yang disebut pemerintah Tiongkok sebagai “pusat pelatihan kejuruan.”
Aktivis mengklaim bahwa ada banyak bukti pelanggaran hak asasi manusia di dalam pusat-pusat tersebut serta laporan kematian dalam tahanan dan kerja paksa.
Pada awalnya, pemerintah Tiongkok menyangkal keberadaan “kamp penahanan massal” itu tetapi kemudian mengklaim bahwa kamp adalah bagian dari upaya untuk mendidik “ekstremis” di “pusat pelatihan kejuruan.”
Pemerintah kemudian mengklaim bahwa para tahanan telah “lulus,” meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkannya sebagai skema besar kerja paksa di pabrik.
Pejabat Tiongkok mengklaim bahwa kritikan terhadap kebijakan negara itu adalah konspirasi asing, sampai mengatakan bahwa “Muslim paling bahagia di dunia tinggal di Xinjiang.”
Beberapa video yang dikeluarkan media pemerintah Tiongkok yang menampilkan pernyataan anggota keluarga Uyghur sama dengan “propaganda sandera,” kata UHRP dalam sebuah pernyataan.
Video-video itu berisi pernyataan warga di wilayah Uyghur yang difilmkan dan menyatakan bahwa mereka tidak diperlakukan dengan cara apa pun, dan mengecam kerabat mereka di luar negeri karena menyebarkan “kebohongan.”
UHRP mengatakan “video propaganda” menambah trauma bagi warga Uyghur di luar negeri karena kerabat mereka dilaporkan menghilang ke dalam kamp atau dijatuhi hukuman penjara yang lama.
“Membingkai penahanan massal atas warga Uyghur sebagai model potensial untuk kampanye kontra-terorisme negara-negara lain memiliki implikasi berbahaya bagi hak asasi manusia di seluruh dunia,” kata UHRP dalam laporan itu.
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang Tiongkok telah menetapkan kelompok etnis Uighur sebagai kelompok teroris, yang memungkinkan Beijing untuk menetapkan Xinjiang dalam situasi pengawasan.
Pengawasan Beijing mencakup pengenalan wajah dan suara, pemindai mata, pengambilan sampel DNA, dan citra identifikasi 3D warga Uyghur.
