Organisasi berbasis agama dan hak asasi manusia mendesak pemerintah Pakistan untuk melindungi anak-anak non-Muslim dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk kawin paksa, pemerkosaan, dan bahkan prostitusi.
Michelle Chaudhry, presiden The Cecil and Iris Foundation, mengatakan diskriminasi terhadap wanita non-Muslim di Pakistan, terutama remaja Kristen dan Hindu yang masih di bawah umur, mengalami “peningkatan yang membahayakan”.
Chaudhry mengatakan gadis-gadis itu menjadi korban penculikan dan menjadi sasaran konversi paksa, kawin paksa, pemerkosaan, dan bahkan prostitusi.
“Semua ini terjadi dalam lingkungan yang tak tersentuh hukum,” kata Chaudhry. “Dalam banyak kasus, para penculik adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang berpengaruh di daerah mereka,” katanya.
Mervyn Thomas, presiden dan pendiri Christian Solidarity Worldwide (CSW), mengatakan penculikan anak-anak “benar-benar mengerikan.”.
Dia mengatakan kehidupan dan masa depan gadis-gadis yang diculik itu “direnggut” dari mereka dan membuat mereka tidak punya harapan atau kesempatan untuk menikmati hak-hak mereka.
“Kelompok tersebut mengeluarkan desakan tersebut setelah seorang gadis Kristen berusia 14 tahun yang diculik, dinikahkan secara paksa, dan diperkosa berulang kali, melarikan diri dari penculiknya.
Bulan lalu, Maira Shahbaz berhasil melarikan diri dari penculiknya yang berusia 28 tahun yang bernama Mohamad Nakash.
Pada 28 April, Shahbaz diculik dengan todongan senjata dan dipaksa menikah dengan Nakash di distrik Faisalabad di provinsi Punjab.
Nakash menunjukkan surat nikah palsu, tertanggal 25 Oktober 2019, yang mengklaim bahwa gadis itu sudah berusia 19 tahun pada saat pernikahan dan bahwa dia setuju untuk menikah.
Pada 28 Juli, Pengadilan Distrik dan Sesi Faisalabad menolak klaim Nakask dan memerintahkan agar gadis itu dikeluarkan dari rumah penculik.
Pengadilan juga memutuskan bahwa Shahbaz harus tetap berada di bawah perawatan Dar ul Aman, sebuah rumah penampungan wanita.
Akan tetapi Pengadilan Tinggi Lahore membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah pada 4 Agustus, dan memutuskan mendukung Nakash.
Keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa gadis Kristen tersebut telah masuk Islam secara sukarela dan setuju untuk menikah dengan Nakash.
Ini menepis bukti yang mendukung klaim bahwa gadis itu masih di bawah umur. Itu juga tidak mengakui pernyataan para saksi.
Pengadilan tinggi memerintahkan Shahbaz untuk kembali ke penculiknya dan memerintahkan gadis itu untuk “menjadi istri yang baik.”
Kelompok South Asia Partnership Pakistan melaporkan bahwa lebih dari 1.000 gadis Kristen dan Hindu “diculik, dipaksa menikah, dan diperkosa setiap tahun”.
Sebagian besar dari remaja itu mengalami penganiayaan dan pelecehan di tangan penculik mereka. Para korban jarang dikembalikan ke keluarganya.
Chaudhry mengatakan Shahbaz adalah salah satu dari “sedikit orang yang beruntung yang bisa lepas dari cengkeraman penculiknya dan sampai di rumah dengan selamat.”
“Kita harus mengapresiasi keberanian gadis muda ini yang berani mengambil inisiatif untuk menyelamatkan hidupnya,” katanya, seraya menambahkan bahwa penganiayaan terhadap agama minoritas di Pakistan bukanlah rahasia lagi.
“Pemerintah Pakistan harus segera melihat ini sebagai hal yang mendesak. Pertanggungjawaban dalam kasus seperti itu sangat penting,” kata Chaudhry.
Dia mengatakan bahwa ada upaya untuk mengesahkan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari pelanggaran ini, tetapi “kelompok-kelompok agama menentangnya”.
Dia mendesak pemerintah Pakistan untuk “memastikan” undang-undang yang bertujuan untuk mengkriminalisasi “konversi paksa”.
Pada Oktober tahun lalu, seorang gadis Katolik berusia 14 tahun diculik dari tempatnya di Zia Colony dan dipaksa masuk Islam dan menikah dengan seorang pria Muslim.
Gadis itu sekarang hamil dan ditahan di rumah penculiknya.
Thomas CSW mendesak polisi dan peradilan “untuk menjalankan tugas mereka untuk menegakkan supremasi hukum tanpa prasangka dan diskriminasi.”
Dia meminta pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki, mengadili, dan memberikan preseden peradilan yang adil yang akan membuat semua komunitas minoritas di Pakistan merasa yakin dengan organ-organ negara itu.
