Para uskup Thailand mendesak umat Katolik untuk menentang amandemen yang diusulkan yang akan mengizinkan perempuan hingga usia kehamilan 12 minggu untuk melakukan aborsi.
Dalam surat kepada para uskup dan kepala tarekat religius di negara itu, Konferensi Waligereja Thailand (CBCT) mengajak mereka untuk bergabung dan bersama-sama menentang usulan amandemen undang-undang pidana Thailand tentang aborsi.
Perubahan tersebut memungkinkan perempuan melakukan aborsi atas janin dalam usia kehamilan 12 minggu dengan alasan apa pun. RUU yang disponsori kabinet itu disahkan pada Malam Natal dan sekarang sedang diajukan ke komite pengawasan di parlemen Thailand, Bangkok Post melaporkan.
Amandemen itu juga menurunkan hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi saat kehamilan di atas 12 minggu. Persetujuan akhir dari amandemen tersebut diharapkan selesai pada awal Februari.
Surat CBCT yang dikeluarkan pada 14 Januari itu mengajak anggota untuk mengumpulkan tanda tangan umat Katolik dan anggota tarekat religius dan mengirimkan tanda tangan ke CBCT pada 25 Januari.
Surat para uskup juga mengatakan bahwa mereka telah menegaskan kembali posisi Gereja tentang aborsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Senat, serta ketua Komite Tetap Senat untuk Agama, Moral, Etika, Seni, dan Budaya.
Undang-undang Thailand saat ini mengkriminalkan aborsi terlepas dari usia bayi janin dalam kandungan, tetapi mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu, termasuk jika seorang ibu diperkosa atau nyawa ibunya terancam. Aborsi, seperti yang terjadi saat ini, dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, atau denda hingga 60.000 baht (US $ 2.000) atau keduanya.
Gereja Katolik secara konsisten membela kesucian hidup janin dalam kandungan sejak pembuahan dan mengutuk tindakan aborsi. Aborsi juga dianggap sebagai dosa yang mirip dengan pembunuhan dalam Buddhisme Theravada yang dianut oleh mayoritas warga Thailand.
