Home LiCAS.news Bahasa Indonesia Commentary (Bahasa) Parpol Malaysia berlomba mencari dukungan, pemilih kepincut ras

Parpol Malaysia berlomba mencari dukungan, pemilih kepincut ras

Akhir pekan ini, perhatian Malaysia akan fokus pada daerah pedesaan di negara bagian selatan Johor. Penduduk Tanjung Piai akan pergi ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan sela untuk memilih anggota parlemen mereka setelah kematian Dr. Md Farid Md Rafik pada bulan September.

Akhir pekan ini, perhatian Malaysia akan fokus pada daerah pedesaan di negara bagian selatan Johor. Penduduk Tanjung Piai akan pergi ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan sela untuk memilih anggota parlemen mereka setelah kematian Dr. Md Farid Md Rafik pada bulan September.

Di negara demokrasi global, biasanya pemilihan sela akan menimbulkan kehebohan -terutama negara demokrasi yang didorong oleh ideologi politik- di mana ada yang membanting stir dari kiri ke kanan, atau antaranya.

Tidak demikian di Malaysia, di mana secara lahiriah politik didorong oleh ras, yang diwariskan pemerintahan kolonial Inggris dan tidak banyak berubah sejak negara itu merdeka pada tahun 1957.

Dengan menggunakan taktik memecah belah dan menguasai, Inggris memerintah Malaya pada waktu itu dengan memainkan tiga kelompok etnis utama: Melayu, Cina dan India yang saling bertarung satu sama lain.

Ketika Inggris melepaskan kendali, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) – sebuah partai ras tunggal yang dibentuk untuk melindungi kepentingan Melayu- mengambil langkah untuk mengisi kekosongan.

Demikian pula, orang Cina dan India, mereka mengikuti masing-masing dengan Asosiasi Cina Malaysia (MCA) dan Kongres India Malaysia (MIC).

- Newsletter -

Bersama-sama, mereka menjadi tulang punggung aliansi Barisan Nasional (BN), yang memerintah dengan perwakilan proporsional hingga 2018.

Namun, mereka yang berada di eselon tertinggi masyarakat dengan cepat memutuskan bahwa untuk memegang kendali, taktik memecah belah dan menguasai harus terus berlanjut.

Bersamaan dengan itu, tanpa ada yang memerintahkan, ada banyak cara untuk menghasilkan atau menyedot uang dari sistem ketika anda berada di kursi pengemudi.

Dengan segera ‘elit Melayu’ bekerja bersama untuk menjaga agar piring nasi rekan-rekan mereka terisi penuh, sementara pada saat yang sama mempertahankan mayoritas saudara-saudara Melayu yang miskin, dan untuk itu mereka akan menyalahkan orang Cina.

Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang digerakkan UMNO yang diterapkan pada awal 1970-an memperparah situasi dan mendorong irisan permanen antara mayoritas Melayu, dan minoritas Cina dan India.

NEP secara efektif menciptakan negara dua tingkat, yang menjamin istimewa bagi orang Melayu dalam bidang pendidikan, perumahan dan bisnis, tapi menekan masyarakat Cina dan India.

Sebagai perlawanan, Partai Aksi Demokratis (DAP) multiras tapi didominasi China muncul sebagai cabang dari Partai Aksi Rakyat, yang kemudian menjadi kekuatan dominan dalam politik Singapura ketika meninggalkan federasi pada tahun 1965.

Pemimpin politik Malaysia Anwar Ibrahim berfoto di Shah Alam pada 6 Oktober. (Foto oleh Yuri Abas / shutterstock.com)

Selama bertahun-tahun, figur DAP terus dipangkas, sebagaimana orang Cina menjadi semakin terpinggirkan dan menjadi kambing hitam atas semua yang kesalahan yang terjadi dengan negara.

Namun, pada akhir 1990-an, negara itu digegerkan oleh perselisihan publik dan pahit antara perdana menteri waktu itu Dr. Mahathir Mohamad dan wakilnya Anwar Ibrahim, yang berakhir dengan pemecatan Anwar, pengusiran dari UMNO dan pemenjaraan.

Dia membentuk apa yang sekarang dikenal sebagai Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan membawa serta sekelompok kecil tapi cukup besar dari pendukungnya di UMNO.

DAP dan PKR membentuk inti dari oposisi, dengan dukungan partai Islam PAS yang datang dan pergi tergantung pada seberapa besar keinginannya untuk memaksakan Syariah pada populasi yang tidak menghendaki.

PAS akhirnya berpisah, dan mantan anggota yang lebih progresif menciptakan Amanah dan kembali ke DAP-PKR.

Namun, titik balik dalam politik Malaysia modern datang ketika Mahathir, seorang pendukung UMNO dan tokoh kunci dalam partai, berhenti dan membentuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Sama seperti Anwar, Mahathir membawa sebagian kecil tapi signifikan dukungan UMNO bersamanya, termasuk sejumlah mantan menteri.

Sebagai seorang figur publik, Mahathir sangat dihormati di Malaysia, meskipun sering memiliki pandangan yang kontroversial dan memecah belah.

Kepergiannya dari partai merupakan pukulan telak, tetapi untuk bergabung dengan oposisi bukanlah bencana besar bagi UMNO.

Sampai pada titik itu, oposisi tidak memiliki pemimpin, dengan Anwar mendekam di penjara dan koalisi dibentur oleh pertikaian publik, menghambat kemajuan nyata atau bahkan memberikan kekuatan politik yang kohesif.

Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad berfoto di sebuah hotel di Shah Alam pada 6 Oktober. (Foto oleh Yuri Abas / shutterstock.com)

Dengan Mahathir di pucuk pimpinan aliansi Pakatan Harapan (PH) yang baru, perubahan terjadi begitu cepat. Dinamisme dan kemampuannya untuk membuat keputusan penting dengan cepat membangkitkan oposisi untuk mengalahkan BN pada pemilihan 2018 dan mencatat perubahan pertama pemerintah Malaysia dalam 61 tahun sejarahnya.

Namun, sebagian, PH mencederai dirinya sendiri, membuat manifesto janji yang tidak punya harapan untuk dicapai. Para pemimpinnya tidak berpikir mereka bisa menang.

Menjelang pemilihan, perdana menteri saat itu Najib Razak telah meluncurkan serangkaian tindakan keras terhadap para pembangkang, pada saat yang sama membeli, menyuap atau memaksa siapa saja yang dia butuhkan untuk menang.

Sementara itu, persekongkolan yang merajalela telah menyamakan orang Cina dengan super-konstituensi besar, dengan maksud untuk membatalkan pengaruh politik mereka untuk selamanya.

Hasilnya adalah PH yang nampak mabuk, bermata merah, dan membingungkan mengejutkan pemerintah pada 10 Mei 2018.

Sejak itu, publik yang cemas menanti reformasi yang telah dijanjikan selama lebih dari 20 tahun tidak melihat apa-apa selain perseteruan, sementara pemerintah yang baru bergulat dengan negara yang berada di ambang kebangkrutan.

Sama pentingnya adalah bahwa UMNO dan PAS sekarang telah berjanji untuk bekerja bersama, membangun aliansi secara paralel dengan -tetapi terpisah dari- BN.

Dalam konteks itu, Tanjung Piai berada di Johor, rumah bagi UMNO tetapi, tidak seperti banyak konstituensi parlementer lain yang mengandung penyebaran berbagai etnis, yang ini terbagi 57 persen Melayu, 42 persen Cina.

Tidak ada demografi lain yang diperhitungkan, tidak ada kedudukan sosial, tidak ada neo-Marxisme, tidak ada fasisme,  atau apa pun di antaranya. Yang ada hanya dua ras, dengan permusuhan yang mendalam terhadap satu sama lain.

Hingga 2018, kursi telah dipegang oleh BN. Mengingat lokasinya, Anda mungkin berpikir bahwa itu adalah tempat aman bagi UMNO, tetapi BN memutuskan untuk memberikannya kepada MCA untuk mengadili minoritas Tionghoa yang signifikan.

Untuk melakukan hal ini, UMNO harus dengan berbagai cara meyakinkan publik pemilih Melayu yang tidak puas bahwa MCA akan mengikuti jalur.

Wee Jeck Seng menjabat sebagai anggota parlemen sampai Farid, dari Bersatu, mengambil darinya dengan selisih tipis 500 suara

Wee kali ini akan melawan kandidat Bersatu lainnya Karmaine Sardini.

Hingga hari pencalonan pada 2 November, tampaknya itu akan menjadi persaingan yang membosankan.

Para pejabat UMNO menuntut seorang kandidat Melayu paling tidak untuk pemilihan, memiliki pandangan yang didukung oleh PAS dan dengan wawancara media secara acak dengan komunitas di Tanjung Piai.

Sementara itu, tidak ada kabar dari PH mengenai kandidatnya, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa pemerintah sudah pasrah akan kehilangan kursi.

Namun, seperti yang sering terjadi di Malaysia, buku formulir dihancurkan dan dibakar untuk tujuan tertentu. Anehnya, UMNO memutuskan bahwa mereka perlu mengadili minoritas Tionghoa sekali lagi, dengan menempatkan dukungannya di belakang Wee untuk kedua kalinya.

Akan tetapi Bersatu menargetkan dukungan mayoritas Melayu dengan Karmaine, mantan anggota UMNO.

Apapun itu, trik lama perdagangan tidak pernah berubah.

Pada sebuah acara kampanye baru-baru ini, perwakilan PH tertangkap kamera sedang membagikan kartu SIM ponsel kepada pemilih. Sementara selama beberapa minggu terakhir ada peningkatan jumlah pembangunan jutaan dolar yang didanai pemerintah untuk konstituensi dan bantuan uang tunai kepada nelayan telah dipublikasikan media.

Para menteri menepis dan meyakinkan bahwa perbaikan itu sudah dijadwalkan sejak lama dalam anggaran, dan mungkin sudah lama terjadi, tetapi waktu publisitas mempengaruhi sentimen pemilih.

Namun, sesaat sebelum kampanye dimulai, pemilih Cina menyatakan preferensi untuk Wee sebagai anggota parlemen, menyinggung dia memberikan bantuan uang tunai dan makanan kepada konstituen selama masa jabatannya.

Mereka mengatakan layanan ini berhenti saat Farid, yang menang berkat janji transparansi dan anti-korupsi.

Terlebih lagi, selama pemerintahan yang dipimpin UMNO, uang menjadi raja. Ini memelopori mempublikasikan perbaikan jutaan dolar itu, sementara perwakilan UMNO akan dengan berani membagikan amplop uang tunai kepada orang-orang yang menghadiri acara tersebut, termasuk anggota pers.

Pegawai negeri juga akan menerima suap dalam bentuk pembayaran bonus tak lama sebelum festival atau jajak pendapat penting, seolah-olah untuk “kinerja” atau “untuk meringankan beban mereka,” sebuah eufemisme  klise oleh sebuah parta yang ingin Anda tahu di mana anda mendapatkan roti yang lebih enak.

Untuk PH, mungkin berusaha untuk mengatasi korupsi di tingkat tertinggi tetapi pada dasarnya ada terlalu banyak orang di jajarannya yang terbiasa dengan cara tertentu dalam melakukan sesuatu.

Jadi, siapa pun dapat menebak siapa yang akan memenangkan Tanjung Piai tetapi satu hal yang pasti: politik uang merajalela.

Gareth Corsi adalah jurnalis lepas yang tinggal di Malaysia. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial LICAS News.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest