Tag: Tiongkok

Sebuah laporan hak asasi manusia yang dirilis minggu ini memperingatkan komunitas internasional atas dugaan informasi palsu yang disebarkan pemerintah Tiongkok tentang warga Uyghur dan warga Turki lainnya.

Pasca munculnya berita tentang peretas yang didukung Beijing dan menargetkan Gereja Katolik, Duta Besar Kebebasan Beragama Amerika Serikat Sam Brownback mendesak pejabat Vatikan untuk tidak mempercayai Partai Komunis Cina (PKC) yang menurutnya telah menyatakan perang terhadap agama.

Peretas yang didukung pemerintah Tiongkok telah menyusup ke jaringan komputer Vatikan dan Keuskupan Hong Kong, demikian diungkapkan perusahaan AS yang melacak serangan dunia maya yang didukung negara dalam sebuah laporan.

Hampir 200 kelompok tenaga kerja, masyarakat sipil, dan hak asasi manusia internasional mendesak perusahaan-perusahaan pakaian dan pengecer untuk berhenti melakukan bisnis di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur Tiongkok di mana pekerja paksa dilaporkan terus dipraktikkan.

Uskup agung Taipei yang baru menyatakan keyakinannya bahwa hubungan Taiwan dengan Vatikan tidak akan terpengaruh oleh negosiasi dengan Beijing atas perjanjian penunjukan uskup yang akan berakhir.

Kelompok peretas yang diyakini mendapat dukungan pemerintah Tiongkok menargetkan anggota Gereja Katolik di Hong Kong.

Para pemimpin Gereja Katolik di seluruh Asia memperingatkan dampak penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong, yang dapat membahayakan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pihak berwenang Amerika Serikat menyita kiriman tenun dan aksesori kecantikan lainnya yang diduga terbuat dari rambut manusia yang diambil dari orang-orang yang ditahan dalam kamp penahanan Tiongkok.

Pemerintah komunis Tiongkok dilaporkan berusaha mengendalikan angka kelahiran di antara orang Uyghur dan kelompok etnis lain sebagai bagian dari upaya untuk mengekang populasi Muslim minoritas.

Kardinal John Tong Hon, administrator apostolik Keuskupan Hong Kong, menepis kekhawatiran bahwa undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing atas kota semi-otonom itu akan mempengaruhi kebebasan beragama.